Indonesian
Arabic
Dutch
English
French
German
Italian
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
Pendampingan Sensus Penduduk online oleh BPS di PA Muara Bungo
Bungo | Kamis 12 Maret 2020 Tim Sensus Penduduk Online Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dan BPS Kabupaten Bungo yang dipimpin oleh Lalu Yuriade Maulana mendatangi Pengadilan Agama Muara Bungo. Kedatangan tim BPS disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo Suspawati, S. Ag dan seluruh pegawai PA Muara Bungo.
Adapun agenda kedatangan Tim BPS Provinsi Jambi dan BPS Kab. Bungo ini yakni memenuhi undangan Ketua PA Muara Bungo sekaligus sosialisasi dan pendampingan sensus penduduk secara online tahun 2020, yang bertempat di ruang sidang Cakra PA Muara Bungo diikuti antusias oleh seluruh pegawai PA Muara Bungo dan juga tenaga honorer.
Ketua PA Muara Bungo Suspawati, S. Ag dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada tim pendampingan dari BPS Provinsi Jambi dan BPS Kab. Bungo dan ucapan terima kasih atas kunjungannya semoga hubungan baik ini terus terjalin dan mohon maaf jika dalam penyambutan kami terdapat kekurangan ujar Suspawati.
Sementara itu Tim Pendampingan dari BPS melalui Lalu Yuliade Mulana juga menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari keluarga besar PA Muara Bungo, selanjutnya beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan sesnsus penduduk tahun 2020 untuk pendataan jumlah penduduk, etnis, agama, pekerjaan dan lain-lain, serta merupakan sensus penduduk yang ke- 7 semenjak sejak tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020 dan dilakukan 10 tahun sekali.
Pelaksanaan sensus penduduk menggunakan 2 metode dalam pendataannya yaitu sensus secara online dilaksanakan dari tanggal 15 Februari s/d 31 Maret 2020 dilakukan secara mandiri melalui website https://sensus.bps.go.id sementara metode kedua yakni wawancara yang dilaksanakan dari tanggal 1 Juli s/d 31 Juli 2020 delakukan oleh petugas BPS yang turun langsung ke lapangan.
Selanjutnya seluruh pegawai PA Muara Bungo melakukan pengisian sensus secara online dengan pendampingan langsung tim sensus dari BPS, acara diakhiri dengan foto bersama. (Jurdilaga/MR)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.