Indonesian Arabic English

Ketua

Dra. ASMIDAR

Panitera

GHOZI, S. Ag, M.A

Agenda Pimpinan

December 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Kuliah Berseri

PROFIL DAN SEJARAH PA MUARA BUNGO


Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Muara Bungo

Pada mulanya Pengadilan Agama Muara Bungo yang wilayah hukumnya meliputi Bungo dan Tebo. Seiring dengan tuntutan Otonomi Daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 dimana Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, yang telah diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Dengan demikian wilayah hukum (Kompetensi Relatif) Pengadilan Agama Muara Bungo menjadi Kabupaten Bungo saja yang terdiri dari 17 Kecamatan yaitu :


1. Kecamatan Pelepat
2. Kecamatan Pelepat Ilir
3. Kecamatan Bathin II Babeko
4. Kecamatan Rimbmo Tengah
5. Kecamatan Pasar Muara bungo
6. Kecamatan Bungo Dani
7. Kecamatan Bathin III
8. Kecamatan Rantau Pandan
9. Kecamatan Muko-muko Bathin VII
10. Kecamatan Bathin III Ulu
11. Kecamatan Tanah Sepengal
12. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas 
13. Kecamatan Tanah Tumbuh
14. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
15. Kecamatan II Pelayang
16. Kecamatan Jujuhan
17. Kecamatan Jujuhan Ilir

 

Dasar Hukum Pengadilan Agama Muara Bungo

Pengadilan Agama Muara Bungo ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah di luar Jawa dan Madura, penetapan Menteri Agama Nomor 58 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah di Sumatera. Pengadilan Agama Muara Bungo mulai dibentuk tanggal 14 Nopember 1960.

 

Kompetensi Peradilan Agama

Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil amandemen ketiga yang disahkan 10 Nopember 2004 menyatakan : Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 telah lahir Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10 ayat 1 Undang-undang tersebut berbeda dengan
Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 karena di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 itu dengan tegas dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi.
Pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dikatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya, berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial Badan Peradilan, untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang.
Beberapa waktu lalu diserahkan pengelolaan organisasi, administrasi dan finansial pada Mahkamah Agung yaitu :

  1. Tanggal 31 Maret 2004 dari Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.
  2. Tanggal 30 Juni 2004 dari Menteri Agama RI.
  3. Tanggal 01 September 2004 dari Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Khusus mengenai Peradilan Agama berdasarkan perintah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang dan memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sodaqoh dan Ekonomi Syariah dan menurut Pasal 52 (a) Pengadilan Agama memberikan Isbat kesaksian Rukyat Hilal dalam menentukan awal bulan pada tahun hijriah. Kemudian dalam hasil Rakernas di Batam tahun 2006 bahwa pengangkatan anak dan akibat hukumya bagi orang yang beragama Islam, juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

 

Kondisi Geografis, Topografis dan Iklim
Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 telah menyepakati 4 (empat) Kabupaten yang ada dalam Propinsi Jambi dimekarkan menjadi :

1. Kabupaten Tanjung Jabung dimekarkan menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabuapten Tanjung Jabung Timur.
2. Kabupaten Batanghari dimekarkan menjadi Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.
3. Kabuapten Sarolangun Bangko (Sarko) dimekarkan menjadi Kabuapten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.
4. Kabupaten Bungo Tebo (Bute) dimekarkan menjadi Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.

Kabupaten Bungo secara spesifik memiliki letak geografis yang sangat strategis, yaitu berada pada jalan lintas Sumatera yang terletak antara 1° 08 – 1° 55 Lintang Selatan dan antara 101° 27’ – 102° 23’ Bujur Timur, maka sangat wajar jika Kabupaten Bungo dijuluki sebagai Kota Lintas dengan Semboyan Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun.
Topografi Kabupaten Bungo secara umum berada pada ketinggian antara 70-1300 meter dari permukaan laut, dengan rincian sebagai berikut :

  1. < 99 meter = 39,72 %
  2. 100 s/d 499 meter = 47,98 %
  3. 500 s/d 999 meter = 7, 04 %
  4. > 1000 meter = 5, 26 %

Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Bungo berbatasan dengan beberapa Kabupaten yang dapat mendukung perkembangan dan kemajuannya, baik dibidang perdagangan, industri, transportasi, pertanian, pertambangan maupun pariwisata, adapun Kabupaten Bungo berbatasan dengan :

  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dhamasraya (Propinsi Sumatera Barat).
  2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin.
  3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tebo.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya (Propinsi Sumatera Barat) dan Kabupaten Kerinci

Luas wilayah administratif Kabupaten Bungo adalah 716.000 Ha (+ 7.160 km) yang terdiri dari :

  1. Kecamatan Muara Bungo, memiliki 5 (lima) Kelurahan;
  2. Kecamatan Bathin II Babeko, memiliki 4 (empat) Desa;
  3. Kecamatan Pelepat, memiliki 13 (tiga belas) Desa;
  4. Kecamatan Pelepat Ilir, memiliki 16 (enam belas) Desa;
  5. Kecamatan Rantau Pandan, memiliki 6 (enam) Desa;
  6. Kecamatan Tanah Tumbuh, memiliki 10 (sepuluh) Desa dan 1 (satu) Kelurahan;
  7. Kecamatan Tanah Sepenggal, memiliki 9 (sembilan) Desa;
  8. Kecamatan Jujuhan, memiliki 8 (delapan) Desa;
  9. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, memiliki 8 (delapan) Desa;
  10. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, memiliki 14 (empat belas) Desa;
  11. Kecamatan Bathin III, memiliki 5 (lima) Desa dan 3 (tiga) Kelurahan;
  12. Kecamatan Bungo Dani, memiliki 2 (Dua) Desa dan 2 (dua) Kelurahan;
  13. Kecamatan Rimbo Tengah, memiliki 2 (dua) Desa dan 2 (dua) Kelurahan;
  14. Kecamatan Bathin III Ulu, memiliki dari 9 (sembilan) Desa;
  15. Kecamatan Bathin II Pelayang, yang terdiri dari 4 (empat) Desa;
  16. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, memiliki dari 9 (sembilan) Desa;
  17. Kecamatan Jujuhan Ilir, memiliki 5 (lima) Kelurahan / Desa;

Topografi Kabupaten Bungo mempunyai ketinggian antara 70-1300 meter dari permukaan laut, maka Kabupaten Bungo termasuk beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 3.000 s/d 3.085 mm/tahun atau 256 mm perbulan dengan rata-rata hujan perbulan sekitar 9 hari.

Wakil Ketua

Dra.Hj.HASNAINI,SH,MH

Sekretaris

HOIRIAH, S. Ag

Jadwal Shalat

 
   

Beranda | Hubungi Kami | Tentang Kami

Tim IT Pengadilan Agama Muara Bungo

Jl. Raden Matthaher No.0 Muara Bungo - Telp/Fax : 0747-21130

info@pa-muarabungo.go.id - pamuarabungo@yahoo.com