Info Delegasi
Logo Pengadilan Agama Muara Bungo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Muara Bungo

Jln. RM Thaher Rimbo Tengah, Muara Bungo - Jambi 37214

Telp. (0747) 21130 Fax. (0747) 21130 Email : pamuarabungo@yahoo.com

Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran (WNI dengan WNA) yang Dilaksanakan di Luar Negeri  

Oleh :

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

(Peserta Diklatsar Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI CPNS/CAKIM Angkatan LXXXVIII, Satker Pengadilan Agama Muara Bungo)

 www.pa-muarabungo.go.id

  1. A. Keabsahan Akta Nikah dan Status Anak

Bungo – Kamis 5 Juli 2018 Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana:

  1. Dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan; dan
  2. Bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Lebih lanjut Pasal 56 ayat (2) UUP menentukan bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami-istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

 

Sebelum dicatatkan di Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (2) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut “Pepres 25/2008”), maka perkawinan tersebut harus dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:

  1. bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat;
  2. Paspor Republik Indonesia; dan/atau
  3. KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.

Dan di dalam ketentuan Pasal 70 ayat (2) Perpres 25/2008,Pelaporan perkawinan tersebut dilakukan dengan tata cara :

  1. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;
  2. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan;
  3. Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.

Dalam hal perkawinan tersebut telah dilakukan di negara lain, maka harus mengikuti aturan mengenai perkawinan yang berlaku di negara tersebut kemudian dicatatkan pada institusi Catatan Sipil setempat.

Maka dengan demikian, selama para pihak telah melaksanakan pencatatan perkawinan di luar negeri sesuai hukum yang berlaku di negara tersebut, maka perkawinan adalah sah dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum yang dimaksud misalnya status anak, harta perkawinan, pewarisan, hak dan kewajiban suami-istri bila perkawinan berakhir karena perceraian dan sebagainya.[1]

Dan selanjutnya dapat difahami pula bahwa akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat di negara lain belum memiliki kekuatan hukum di Indonesia jika :

  1. Tidak dilaporkan kepada Perwakilan Indonesia di negara setempat; dan
  2. Tidak dicatatkan dan dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia.

 

  1. B. Keabsahan Putusan Perceraian Pengadilan Asing Terhadap WNI

Sudah sejak lama dianut asas bahwa putusan-putusan pengadilan suatu negara tidak dapat dilaksanakan di wilayah negara lain. Putusan hakim suatu negara hanya dapat dilaksanakan di wilayah negaranya saja.[2]

Putusan hakim asing tidak dapat dianggap sama dan sederajat dengan putusan hakim Indonesia sendiri yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Ketentuan tersebut di atas erat kaitannya dengan prinsip kedaulatan teritorial (principle of territorial sovereignty) dimana berdasar asas ini putusan hakim asing tidak bisa secara langsung dilaksanakan di wilayah negara lain atas kekuatannya sendiri.

Pada umumnya putusan hakim asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Dikatakan pada umumnya, karena dalam hal tertentu ada putusan hakim yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Bagi Indonesia sekiranya hanya ada suatu pasal undang-undang yang mengenai kekuatan putusan hakim dari negara asing, yaitu Pasal 436 “Burgerlijke Reglement Rechtsvordering (R.V)”. Undang-undang ini pada umumnya sekarang tidak berlaku, oleh karena sekarang hanya ada satu macam pengadilan untuk pemeriksaan perkara tingkatan pertama, yaitu pengadilan negeri dan untuk pengadilan negeri ini pada pokoknya hanya berlaku HIR (“Herziene Inlandsch Reglement”) bagi Jawa dan Madura dan RBG (“Rechtreglement Buitengewesten”) bagi daerah-daerah lain. Walaupun sebenarnya ketentuan R.V sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, namun oleh karena Herziene Inland Reglement (HIR) yang mengatur hukum acara perdata dan yang sekarang digunakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak memiliki ketentuan perihal tata cara eksekusi suatu putusan asing ini, maka ketentuan R.V tersebut kiranya dapat dijadikan pedoman.[3] Maka pasal itu dianggap terus berlaku, berdasar atas Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara RI juncto Pasal 192 Konstitusi RIS juncto Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

  1. C. Eksekusi Putusan Perceraian Pengadilan Asing di Indonesia

Pasal 436 B. RV (Reglement Op De Rechtsvordering, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52 juncto Staatsblad Tahun 1849 Nomor 63 secara garis besar mengatur bahwa :[4]

  1. Di luar keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 724 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan undang-undang lain, maka putusan-putusan hakim negeri asing tidak dapat dijalankan di dalam daerah hukum negara Indonesia;
  2. Perkara-perkara yang bersangkutan harus diajukan, diperiksa dan diputuskan lagi di Indonesia. Untuk mendapatkan putusan yang dapat dieksekusi di Indonesia, tuntutan harus diajukan pada atau dilitigasi ulang oleh pengadilan Indonesia yang mempunyai kompetensi. Dalam  hal ini, segala ketentuan dalam dokumen yang memperbolehkan proses hukum secara konkuren dilitigasi ulang pada yurisdiksi yang berbeda kemungkinan tidak dapat dieksekusi di Indonesia.[5]
  3. Dalam keadaan-keadaan yang dikecualikan pada ayat 1 putusan-putusan hakim  negeri asing hanya dapat dijalankan, sesudah atas permohonan didapatkan izin pelaksanaan (verlof van excutie) dari hakim di tempat dalam Indonesia, dimana putusan itu harus dijalankan.
  4. Dalam hal memohon dan memberikan izin ini, perkaranya sendiri tidak akan diperiksa kembali.

Menurut M. Yahya Harahap,[6] satu-satunya cara untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing di Indonesia adalah dengan menjadikan putusan tersebut sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan baru di pengadilan Indonesia. Kemudian, putusan pengadilan asing tersebut oleh pengadilan Indonesia dapat dijadikan sebagai alat bukti tulisan dengan daya kekuatan mengikatnya secara kasuistik, yaitu:

  1. bisa bernilai sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; atau
  2. hanya sebagai fakta hukum yang dinilai secara bebas sesuai dengan pertimbangan hakim.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 41 ayat (1) (2) dan (3 ) dikatakan bahwa perceraian WNI yang dilakukan di luar negeri wajib di catatkan pada instansi yang berwenang di negera tersebut dan dilaporkan pada perwakilan RI dan apabila di negera tersebut tidak ada pencatatan , maka perwakilan RI mencatat dalam regester akta cerai dan menerbitkan kutipan akta cerai , kemudian bila sudah kembali wajib melaporkan dalam waktu 30 hari setelah pulang ke indonesia.

  1. D. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Penerapan asas “ius sanguinis” dalam Undang-undang No.62 Tahun 1958 mengatur bahwa apabila seorang WNI perempuan menikah dengan laki-laki WNA dan tinggal di Indonesia, maka status kewarganegaraan anaknya seperti yang dianut ayahnya bukan seperti status kewarganegaraan ibunya. Jika terjadi perceraian yang dikarenakan oleh beberapa sebab, maka perempuan tidak bisa mendapatkan hak asuhnya atas anak tersebut, padahal anak itu dilahirkan oleh si ibu dan ditempat dimana si ibu tinggal. Persoalan inilah yang menyebabkan banyak perempuan yang menikah campuran rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, karena yang ditakutkan adalah percerian yang berakibat pada dideportasinya anak untuk mengikuti ayahnya yang berkewarganegaraan asing.[7]

Namun Pada tahun 2006 terbit Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia yang mengatur bahwa status hukum anak menurut undang-undang tersebut tidak lagi mengikuti status hukum orang tuanya, terutama ayahnya. Hal ini dikarenakan Undang-undang ini memiliki “Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas”. Asas ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

Berkenaan hal tersebut, Pasal 25 ayat 4 menegaskan bahwa status kewarganegaran Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 s/d 3 berakibat anak menjadi kewarganegaraan ganda. Pengaturan mengenai kewarganegaraan ganda ini diatur secara tegas dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pasal ini berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan Pasal 5, berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”.

Maka dapat difahami bahwa sesuai UU Kewarganegaraan tahun 2006, anak-anak yang lahir setelah Agustus 2006, secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan ganda. Jika telah berusia 18 tahun dengan masa tenggang hingga tiga tahun, barulah si anak diharuskan memilh kewarganegaraan yang mana yang akan dipilihnya. Jika terjadi perceraian maka ibu dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan anak dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berprinsip bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.[8]

Adapun kutipan Pasal 29 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  sebagai berikut:

(1)Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orangtuanya.

(3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

Pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 diatas terdapat klausul yang menyatakan :

“....... anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orangtuanya.”

yang dalam hal ini dapat disimpulkan dua hal antaralain :

  1. Bahwa anak dapat memilih untuk diasuh oleh salah satu dari kedua orangtuanya yang merupakan pasangan perkawinan campuran (WNA dengan WNI) setelah berumur 18 tahun atau sudah kawin sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No.12 Tahun 2006; dan
  2. Bahwa diasuhnya anak tersebut dapat pula berdasarkan putusan pengadilan yang tentunya diajukan oleh salah satu dari kedua orangtuanya.

Dengan demikian, sehubungan diterapkannya asas “Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas”, sebagaimana diakomodir dalam ketentuan Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang mengatur bahwa status hukum anak menurut undang-undang tersebut tidak lagi mengikuti status hukum orang tuanya,  terutama ayahnya, juga berdasarkan pada Pasal 29 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka jika terjadi perceraian yang dikarenakan oleh beberapa sebab, kedua belah pihak baik WNA ataupun WNI bisa mendapatkan hak asuhnya atas anak melalui pilihan yang ditentukan oleh anak atau putusan pengadilan.

  1. E. Tempat Mengajukan Gugatan Kaitannya Dengan WNI Dalam Perkawinan Campuran

WNI yang menikah dengan WNA lalu tinggal diluar negeri, maka apabila terjadi perceraian tunduk pada ketentuan yang berlaku di Indonesia, sepanjang WNI tersebut masih menjadi warga Negara Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 66 ayat (4) dan pasal 73 ayat (3) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang menyatakan bahwa :

“dalam hal penggugat dan tergugat bertempat tinggal kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama jakarta pusat”

Berkaitan dengan hal tersebut, Yahya Harahap SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung no 22 K/Sip/54 tgl 6 Juli 1955 mengatakan bahwa:

“putusan perceraian yang dilakukan oleh negara asing, sebenarnya putusan itu tidak mempunyai daya mengikat dan pembuktian kepada orang lain di Indonesia”.[9]

Namun demikian, putusan ini bisa tetap diterapkan dengan mengacu kepada asas lex posteori derogat legi priori (peraturan yang baru mengalahkan/melumpuhkan peraturan yang lama), serta keputusan Yurisprudensi Mahkamah Agung no 1037K/Sip/73 tgl 23 Maret 1976 dimana perceraian yang dilakukan di luar negeri dianggap sah sebagai alat bukti perceraian atau akibat cerai.[10]

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  2. Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
  3. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  5. Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia
  6. Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Referensi:

  1. Sudargo Gautama,  Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, (Bandung : Alumni, 1985).
  2. Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, (Bandung : Alumni, 1992).
  3. R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata Internasional, (Jakarta : Sumur Bandung, 1979).
  4. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).
  5. Hanum Megasari, Status Hukum Dan Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Karena Perkawinan Campuran, (Tesis Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, UniversitasIndonesia, Jakarta : 2009).
  6. H. Zamhari Hasan, “Pencatatan Nikah dan Rujuk di Luar Negeri”, <http://pusdiklatteknis.depag. go.id/index.php/20101021178/pencatatan-nikah-dan-rujuk-di-luarnegeri. html>, tanggal diakses 21 Oktober 2010.
  7. Abdullah Tri Wahyudi, “Hukum Acara Pidana, Yurisprudensi. Ditandai: Facti, Hukuman, Judex, Kaidah Hukum, Kasasi, Pemeriksaan,Yurisprudensi”, <http://advosolo.wordpress.com/2010/11/19/ukuran-hukuman-adalah-wewenang-judexfacti/>, tanggal diakses19 Maret 2010.
  8. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4060/keabsahan-akta-nikah-yang-dikeluarkan-negara-lain diakses pada tanggal 09 November 2016.
  9. https://gmraindonesia.wordpress.com diakses pada 10 November 2016.
  10. http://irmadevita.com/2012/hak-asuh-anak-pada-perceraian-perkawinan-campuran/ diakses pada 10 November 2016.

[2] Sudargo Gautama,  Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, (Bandung : Alumni, 1985), hal. 281.

[3] Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, (Bandung : Alumni, 1992), hal. 37

[4] R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata Internasional, (Jakarta : Sumur Bandung, 1979), hal. 74.

[5] https://gmraindonesia.wordpress.com diakses pada 10 November 2016.

[6] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008),hal. 136.

[7] Hanum Megasari, Status Hukum Dan Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Karena Perkawinan Campuran, (Tesis Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, UniversitasIndonesia, Jakarta : 2009).

[9] H. Zamhari Hasan, “Pencatatan Nikah dan Rujuk di Luar Negeri”, <http://pusdiklatteknis.depag. go.id/index.php/20101021178/pencatatan-nikah-dan-rujuk-di-luarnegeri. html>, tanggal diakses 21 Oktober 2010.

[10] Abdullah Tri Wahyudi, “Hukum Acara Pidana, Yurisprudensi. Ditandai: Facti, Hukuman, Judex, Kaidah Hukum, Kasasi, Pemeriksaan,Yurisprudensi”, <http://advosolo.wordpress.com/2010/11/19/ukuran-hukuman-adalah-wewenang-judexfacti/>, tanggal diakses19 Maret 2010.


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas