Info Delegasi
Logo Pengadilan Agama Muara Bungo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Muara Bungo

Jln. RM Thaher Rimbo Tengah, Muara Bungo - Jambi 37214

Telp. (0747) 21130 Fax. (0747) 21130 Email : pamuarabungo@yahoo.com

Prosedur pengajuan berperkara secara prodeo

HTML clipboard

Prosedur pengajuan berperkara secara prodeo

a)   Permohonan berperkara secara prodeo diajukan  bersama-sama dengan surat gugatan/permohonan dan melampirkan  surat  keterangan   tidak mampu dari kepala desa/lurah atau yang setingkat.

b)   Meja I membuat SKUM Rp 0,- dan menyerahkannya kepada pemohon.

c)   Pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada kasir

d)   Kasir menyerahkan kembali sehelai surat gugatan/ permohonan bersama SKUM kepada pihak.

e)   Meskipun SKUM Rp 0,- penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara harus tetap dicatat dalam jurnal dan buku induk.

f)    Meja II mencatat dalam register perkara dan memproses lebih lanjut sebagaimana prosedur pada butir 21), 22) dan 23).

g)   Setelah majelis hakim menerima berkas dari ketua pengadilan agama/mahkamah syar’iyah, ketua majelis menerbitkan PHS disertai perintah kepada jurusita/ jurusita pengganti memanggil para pihak untuk diadakan sidang insidentil.

h)   Untuk berperkara secara prodeo yang dananya dibantu oleh negara:

(1) Biaya dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

(2) Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya meterai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/foto copy, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.

(3) Biaya prodeo tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sesuai anggaran yang tersedia dalam DIPA.

(4) Biaya prodeo dapat dialokasikan untuk perkara tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi.

(5) Mekanisme pembiayaan perkara prodeo yang dibiayai DIPA adalah sebagai berikut:

(a) Tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasinya sama dengan tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasi prodeo murni.

(b) Pemanggilan pertama kepada para pihak oleh jurusita tanpa biaya (prodeo murni).

(c)   Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan majelis hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar Putusan Sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

(d)   Berdasarkan Surat Keputusan KPA tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada Kasir sebesar yang telah ditentukan DIPA.

(e)   Kasir membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya tersebut dalam buku jurnal keuangan dan mempergunakan biaya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.

(f)    Kasir terlebih menyisihkan biaya redaksi dan materai dari alokasi biaya sebagaimana pada huruf h) angka (2).

(g)  Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana huruf h) angka (2) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.

(h)  Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada huruf h) angka (2), sisa tersebut dikembalikan kepada KPA (Bendahara Pengeluaran).


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas