KESEKRETARIATAN PA. MUARA BUNGO ADAKAN RAPAT RUTIN BULANAN BULAN JULI 2018

www.pa-muarabungo.go.id

Bungo – Senin 16 Juli 2018 Kesekretariatan Pengadilan Agama Muara Bungo mengadakan rapat rutin evaluasi bulanan.  Rapat yang dilaksanakan di ruang mediasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris, seluruh Kasubbag dan pegawai kesekretariatan serta tenaga Honorer Pengadilan Agama Muara Bungo. Rapat yang dimulai pada pukul 08.30 dibuka dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Pengadilan Agama Muara Bungo, Hoiriah, S.Ag, M.H.

Rapat dilanjutkan dengan evaluasi kinerja dari Sekretaris Pengadilan Agama Muara Bungo. Dalam paparan yang beliau sampaikan bahwa untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif serta untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyrakat pencari keadilan di Muara Bungo, Pengadilan Agama Muara Bungo berusaha membenahi sarana dan prasarana serta koordinasi kinerja antar pegawai.

Beberapa hal terkait sarana dan prasarana yang menjadi bahasan antara lain: kebersihan lingkungan, persiapan pelaksanaan SAPM jilid II (insya Allah November 2018), pengelolaan website dan updating data pegawai, pengelolaan absensi, pengelolaan anggaran, hingga penataan ruang untuk PTSP dan ruang tunggu. Beberapa hal tersebut, selain dilakukan evaluasi dengan melakukan jajak pendapat dari para Kasubbag dan pegawai kesekretariatan, juga dihasilkan beberapa solusi yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.

Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran (WNI dengan WNA) yang Dilaksanakan di Luar Negeri  

Oleh :

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

(Peserta Diklatsar Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI CPNS/CAKIM Angkatan LXXXVIII, Satker Pengadilan Agama Muara Bungo)

 www.pa-muarabungo.go.id

1. A. Keabsahan Akta Nikah dan Status Anak

Bungo – Kamis 5 Juli 2018 Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana:

1. Dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan; dan
2. Bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Lebih lanjut Pasal 56 ayat (2) UUP menentukan bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami-istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.