Indonesian
Arabic
Dutch
English
French
German
Italian
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
PA Muara Bungo ikuti Diskusi Hukum
Bungo | Senin 29 April 2019. Bertempat di Aula Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jambi, diadakan acara Diskusi Hukum dengan Tema “Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi”. Acara dihadiri oleh seluruh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Panitera Muda Pengadilan Agama se-Wilayah PTA Jambi. Adapun perserta diskusi hukum dari PA Muara Bungo yaitu Ketua PA Muara Bungo (Suspawati, S. Ag), Ahmad Patrawan, S.H.I. (Hakim) Dani Ramdani, S.H.I.,M.H. (Hakim) Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy. (Hakim), Ghozi, S. Ag, M.A. (Panitera), Hazizas, S.Sy. (Panmud. Hukum), Rani Irvan, S.H. (Panmud. Permohonan). Sebagai Ketua Panitia adalah Drs. M. Nasir Daud (Hakim Tinggi PTA Jambi) adapun acara Diskusi Hukum dipimpin oleh Drs. H. Paskinar Said.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi (H. Busri Harun) dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada peserta diskusi hukum yang telah hadir untuk mengikuti Diskusi Hukum dengan tujuan untuk peningkatan kinerja profesionalitas tenaga teknis Pengadilan Agama se-wilayah PTA Jambi dalam menjalankan tugas. Acara Diskusi Hukum dibagi menjadi 2 komisi yaitu Komisi A dan Komisi B.
Pesan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi “supaya semua Hakim bekerja lebih hati-hati dalam memberikan pertimbangan hukum untuk memutuskan suatu perkara dan tidak terkesan tergesa-gesa agar menghasilkan putusan yang baik dan berkualitas. Tetap perlu mengingat bahwa perkara yang sudah diputuskan agar segera di publish (one day one publish)”.
Beliau juga menghimbau kepada seluruh aparatur peradilan untuk meningkatkan kinerja dan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Sebagaimana kutipan dari salah satu Proklamator kita Bung Hatta “Apa yang kita lakukan di dunia ini, kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan melalui pengadilan ALLAH SWT.
Acara Diskusi hukum berjalan dengan lancar. Tepat pukul 12.00 WIB, Diskusi Hukum rehat sejenak untuk Ishoma. Pukul 13.00 WIB acara dilanjutkan kembali. Semoga Acara Diskusi Hukum ini memberikan manfaat dan tambahan ilmu kepada seluruh aparatur peradilan se-wilayah PTA Jambi sehingga tercapai Visi Mahakamah Agung yakni Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. (Jurdilaga|MR)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.