Standar Layanan Informasi
Disusun berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo No. 76/KPA.W5-A4/SK.OR1.6/I/2025
1. DASAR HUKUM
a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
b. SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
Standar Pelayanan Informasi Pengadilan diatur dalam SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 yang menetapkan berbagai jenis informasi yang harus tersedia, diumumkan berkala, dan tersedia setiap saat oleh pengadilan, termasuk informasi mengenai perkara, kinerja, keuangan, serta peraturan dan kebijakan. Standar ini bertujuan memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas peradilan.
Jenis-jenis Informasi Publik yang Dikelola Pengadilan
Berdasarkan SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022, pengadilan wajib mengelola dan memelihara informasi dalam beberapa kategori, antara lain:
-
Meliputi informasi mengenai hak masyarakat, program kerja, kegiatan, keuangan, dan kinerja pengadilan.
-
Mencakup informasi umum, informasi tentang perkara dan persidangan, informasi pengawasan, peraturan, kebijakan, hasil penelitian, serta informasi organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan.
-
Yaitu informasi yang tidak dapat diakses publik karena alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
-
Berhak menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkewajiban menyediakan informasi publik sesuai standar yang ditetapkan.
-
Memiliki hak untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
Wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Implementasi Standar Pelayanan Informasi
-
Penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi dilakukan oleh Dewan Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan Informasi.
-
Pengadilan wajib memberikan jawaban atas permohonan informasi publik paling lambat 10 hari kerja dan dapat diperpanjang maksimal 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.
-
Pengadilan secara rutin melakukan sosialisasi standar pelayanan informasi kepada jajarannya untuk memastikan implementasi yang baik.
